Pengertian Persecutie
Persecutie adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Belanda, yang berarti penuntutan atau proses penuntutan pidana oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana, persecutie merujuk pada tahapan di mana jaksa penuntut umum mengajukan perkara pidana ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili. Dengan kata lain, persecutie merupakan kelanjutan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian atau kejaksaan, yang kemudian dilanjutkan dengan upaya pembuktian di depan persidangan.
Konsep persecutie erat kaitannya dengan asas opportuniteit dan legaliteit dalam hukum pidana. Asas legaliteit menyatakan bahwa setiap tindakan penuntutan harus dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sementara asas opportuniteit memberikan ruang kepada jaksa penuntut umum untuk mempertimbangkan apakah suatu perkara layak atau tidak dilanjutkan ke pengadilan, meskipun secara hukum memenuhi unsur tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, prinsip persecutie dijalankan oleh Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
Persecutie dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia
Di Indonesia, persecutie memiliki posisi strategis karena menjadi pintu gerbang menuju proses peradilan pidana. Setelah penyidik menyelesaikan penyidikan dan menyerahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum, jaksa kemudian melakukan penelitian berkas. Jika berkas dinyatakan lengkap (P-21), maka jaksa berwenang melakukan persecutie dengan melimpahkan perkara ke pengadilan. Dalam proses ini, jaksa tidak hanya bertindak sebagai wakil negara yang menuntut pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai pengendali perkara yang memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, dalam praktiknya, persecutie di Indonesia tidak jarang dikritik karena dianggap sarat muatan politis atau dipengaruhi kepentingan di luar hukum. Kasus-kasus tertentu menunjukkan bahwa keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan kerap dipengaruhi oleh tekanan politik, kepentingan ekonomi, atau relasi kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal persecutie diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dalam realitasnya proses penuntutan pidana tidak sepenuhnya steril dari intervensi non-hukum.
Persecutie dan Prinsip Keadilan dalam Proses Hukum
Dalam perspektif penegakan keadilan, persecutie harus dilakukan berdasarkan prinsip due process of law, yaitu proses hukum yang adil, objektif, dan transparan. Jaksa penuntut umum sebagai aktor utama dalam tahap persecutie tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik atau tekanan pihak tertentu, karena jaksa bertanggung jawab langsung kepada kepentingan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dalam doktrin hukum modern, persecutie juga dipandang sebagai ujian profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai kode etik dan asas-asas hukum yang berlaku.
Dalam sistem peradilan pidana modern, persecutie juga diharapkan tidak semata-mata mengejar penghukuman (retributive justice), tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan restoratif, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks inilah, jaksa diharapkan mampu mengedepankan keadilan substantif, di mana penegakan hukum tidak sekadar bersandar pada teks undang-undang, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Kesimpulan
Persecutie adalah tahapan penting dalam sistem peradilan pidana, yang menandai dimulainya proses penuntutan di pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, persecutie merupakan kewenangan utama kejaksaan, yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip legalitas, objektivitas, dan profesionalitas. Meskipun secara hukum prosedur persecutie sudah diatur secara rinci, namun dalam praktiknya, tantangan utama persecutie adalah menjaga independensi penuntutan dari berbagai intervensi politik dan kepentingan non-hukum. Oleh karena itu, persecutie yang sehat dan berintegritas sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana di Indonesia benar-benar menjamin keadilan bagi semua pihak.
