Istilah Asas Universaliteit dalam Hukum: Pengertian, Manfaat, dan Permasalahannya

Pengertian Asas Universaliteit

Asas universaliteit adalah doktrin hukum yang mengakui bahwa suatu negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan tertentu yang berdampak pada kepentingan global, meskipun kejahatan tersebut dilakukan di luar wilayah negara tersebut dan tidak melibatkan warga negaranya.

Kejahatan-kejahatan ini biasanya diakui sebagai kejahatan internasional, yang mencakup:

1. Genosida
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan
3. Kejahatan perang
4. Perbudakan atau perdagangan manusia
5. Pembajakan (piracy)
6. Terorisme internasional

Asas ini didasarkan pada pandangan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut adalah ancaman universal yang melampaui batas negara dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, semua negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkannya.

Jenis Asas Universaliteit

1. Universalitas Murni (Pure Universality)

• Negara dapat mengadili pelaku kejahatan internasional tertentu tanpa ada hubungan apa pun dengan negara tersebut (baik lokasi kejadian, kewarganegaraan pelaku, maupun korban).
• Contoh: Kasus pembajakan kapal di laut lepas. Semua negara berwenang untuk mengadili pelaku berdasarkan hukum internasional.

2. Universalitas yang Dikondisikan (Conditional Universality)

• Yurisdiksi negara diakui jika kejahatan tersebut melibatkan kepentingan tertentu, seperti warga negaranya sebagai korban atau pelaku.
• Contoh: Penuntutan kasus terorisme yang melibatkan warga negara asing tetapi berdampak pada keamanan global.

3. Universalitas Berdasarkan Perjanjian Internasional

• Negara mengadili pelaku kejahatan berdasarkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi.
• Contoh: Kasus penyiksaan berdasarkan Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture).

4. Universalitas dalam Pengadilan Internasional

• Pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) memiliki yurisdiksi atas pelaku kejahatan internasional tertentu.
• Contoh: Kasus genosida di Rwanda yang diadili oleh ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda).

Contoh Kasus Penerapan Asas Universaliteit

1. Kasus Adolf Eichmann (1961)

• Eichmann, seorang tokoh penting dalam Holocaust, diculik oleh agen Israel dari Argentina dan diadili di Israel meskipun kejahatannya tidak terjadi di sana. Israel menggunakan asas universalitas untuk menuntut Eichmann atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

2. Kasus Augusto Pinochet (1998)

• Mantan diktator Chili, Augusto Pinochet, ditangkap di Inggris atas permintaan Spanyol atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, meskipun kejahatan tersebut terjadi di Chili. Ini menunjukkan penerapan asas universalitas bersyarat.

3. Kasus Pembajakan Kapal

• Pembajakan kapal oleh kelompok bajak laut Somalia di perairan internasional telah ditangani oleh berbagai negara berdasarkan asas universalitas, karena pembajakan dianggap ancaman global.

4. Kasus Hissène Habré (2016)

• Mantan Presiden Chad, Hissène Habré, diadili di Senegal atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan, dan pembunuhan selama masa kekuasaannya. Pengadilan ini diadakan berdasarkan asas universalitas dan kerjasama Afrika.

5. Kasus Pengadilan Nuremberg (1945-1946)

• Setelah Perang Dunia II, pemimpin Nazi diadili oleh Pengadilan Militer Internasional atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, yang dianggap ancaman bagi seluruh umat manusia.

6. Kasus Terorisme Internasional

• Setelah serangan 9/11, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya mengadili pelaku terorisme dengan dasar universalitas, meskipun serangan dilakukan lintas negara.

Manfaat Asas Universaliteit

1. Menjamin Keadilan Global
Mencegah impunitas bagi pelaku kejahatan internasional yang melarikan diri ke negara lain.

2. Memperkuat Kerja Sama Internasional
Mendorong kolaborasi antara negara-negara dalam memberantas kejahatan lintas negara.

3. Melindungi Hak Asasi Manusia
Memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan yang melampaui batas wilayah suatu negara.

4. Mencegah Kejahatan Internasional
Memberikan sinyal tegas kepada pelaku bahwa mereka akan tetap diadili di mana pun berada.

Fungsi Asas Universaliteit

1. Dasar untuk Yurisdiksi Ekstrateritorial
Mengizinkan suatu negara untuk mengadili pelaku meskipun tindak kejahatan terjadi di luar wilayahnya.

2. Mekanisme Pengendalian Kejahatan Internasional
Berperan sebagai alat hukum dalam mengatasi kejahatan yang tidak diatur oleh yurisdiksi territorial atau nasionalitas.

3. Menyokong Perjanjian Internasional
Mendukung implementasi berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Genosida dan Statuta Roma.

Masalah yang Sering Terjadi dalam Asas Universaliteit

Meskipun asas ini penting, penerapannya sering kali menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Konflik Kepentingan Antarnegara
Negara-negara sering berbeda pandangan tentang siapa yang berhak mengadili pelaku kejahatan internasional, terutama jika melibatkan tokoh politik atau militer yang penting.

2. Politik Internasional
Penerapan asas ini sering kali digunakan sebagai alat politik untuk menekan negara tertentu, sehingga menimbulkan ketegangan diplomatik.

3. Kurangnya Kepatuhan terhadap Konvensi Internasional
Tidak semua negara menyetujui atau meratifikasi perjanjian internasional yang relevan, seperti Statuta Roma yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

4. Kelemahan Penegakan Hukum
Banyak negara tidak memiliki kapasitas hukum atau sumber daya untuk mengadili kejahatan internasional berdasarkan asas universalitas.

5. Imunitas Pejabat Tinggi Negara
Kepala negara atau pejabat tinggi sering kali dilindungi oleh doktrin imunitas negara, sehingga sulit untuk mengadili mereka atas kejahatan internasional.

6. Kelemahan Bukti dan Proses Hukum
Mengumpulkan bukti untuk kejahatan internasional yang terjadi di luar negeri sangat sulit, sehingga proses hukum sering terhambat.

Kesimpulan

Asas universaliteit adalah landasan penting dalam hukum internasional yang bertujuan untuk menegakkan keadilan global terhadap kejahatan yang mengancam umat manusia. Namun, penerapannya tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik teknis maupun politis, yang memerlukan solusi melalui kerja sama internasional dan penguatan mekanisme hukum global.

Agar asas ini lebih efektif, negara-negara perlu memperkuat kepatuhan terhadap hukum internasional, meningkatkan kapasitas penegakan hukum, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan tanpa bias politik. Dengan demikian, asas universaliteit dapat menjadi instrumen yang benar-benar efektif dalam menjaga hak asasi manusia dan keadilan global.