in duplo berasal dari bahasa Latin yang berarti “dalam dua rangkap” atau “dua kali lipat”. Dalam konteks hukum, in duplo mengacu pada suatu dokumen, tindakan, atau keputusan hukum yang dibuat dalam dua rangkap atau yang diberlakukan dengan kelipatan dua, baik dalam hal pembayaran, sanksi, maupun administrasi hukum.
Istilah ini sering digunakan dalam berbagai bidang hukum, terutama dalam hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, serta hukum perpajakan.
Penerapan In Duplo dalam Hukum
-
Dalam Dokumen Hukum
- Banyak dokumen hukum, seperti kontrak, perjanjian, atau putusan pengadilan, dibuat dalam dua rangkap (in duplo) untuk keperluan pencatatan dan arsip bagi kedua belah pihak.
- Contoh: Suatu kontrak kerja dibuat in duplo, di mana masing-masing pihak menerima satu salinan asli sebagai bukti kesepakatan.
-
Dalam Hukum Administrasi dan Perpajakan
- Dalam administrasi pemerintahan, beberapa dokumen resmi, seperti surat keputusan, akta, atau sertifikat, sering dibuat dalam dua rangkap untuk kepentingan arsip dan pengawasan hukum.
- Contoh: Dalam perpajakan, bukti pembayaran pajak atau surat ketetapan pajak bisa dibuat in duplo, dengan satu salinan untuk wajib pajak dan satu salinan untuk kantor pajak.
-
Dalam Hukum Perdata
- Dalam gugatan perdata, jika suatu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman in duplo, yaitu dengan sanksi yang jumlahnya dua kali lipat dari kewajiban awal.
- Contoh: Jika seseorang tidak membayar denda perjanjian, pengadilan bisa menetapkan bahwa ia harus membayar denda dua kali lipat (in duplo) sebagai bentuk hukuman tambahan.
-
Dalam Hukum Pidana
- Prinsip in duplo juga bisa diterapkan dalam kasus pidana, terutama terkait denda atau restitusi yang dikenakan kepada terdakwa.
- Contoh: Seorang pelaku kejahatan ekonomi yang terbukti bersalah dapat dikenakan denda in duplo, yaitu membayar dua kali lipat dari jumlah kerugian yang ditimbulkan kepada negara atau korban.
