immuniteit berasal dari bahasa Belanda yang berarti kekebalan. Dalam konteks hukum, immuniteit merujuk pada suatu keadaan di mana seseorang atau suatu entitas diberikan kekebalan hukum terhadap tindakan hukum tertentu. Artinya, mereka tidak dapat dituntut, dihukum, atau dikenai sanksi hukum dalam kondisi tertentu.
Immuniteit biasanya diberikan kepada individu atau lembaga yang menjalankan tugas khusus dalam hukum nasional maupun internasional. Kekebalan ini dapat bersifat mutlak (absolute immunity) atau terbatas (qualified immunity) tergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara atau sistem hukum internasional.
Jenis-Jenis Immuniteit dalam Hukum
-
Immuniteit Diplomatik
- Kekebalan yang diberikan kepada diplomat asing agar mereka tidak dapat dituntut secara hukum di negara tempat mereka bertugas.
- Diatur dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (1961).
- Diplomat tidak dapat ditangkap, diadili, atau dikenakan tindakan hukum oleh negara tuan rumah.
-
Immuniteit Negara (State Immunity)
- Prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat dituntut di pengadilan negara lain tanpa persetujuannya.
- Diterapkan dalam hukum internasional untuk menjaga kedaulatan negara.
-
Immuniteit Parlemen
- Kekebalan hukum yang diberikan kepada anggota parlemen dalam menjalankan tugas mereka.
- Biasanya berlaku untuk pernyataan yang disampaikan dalam sidang parlemen agar kebebasan berpendapat tetap terjamin.
-
Immuniteit Hakim dan Pejabat Negara
- Hakim dan pejabat negara tertentu memiliki kekebalan fungsional dalam menjalankan tugas resmi mereka.
- Contoh: Hakim tidak dapat dituntut secara pribadi atas keputusan yang dibuat dalam persidangan.
-
Immuniteit Organisasi Internasional
- Organisasi seperti PBB, WHO, dan IMF memiliki kekebalan hukum untuk melindungi mereka dari tuntutan hukum di negara tempat mereka beroperasi.
- Bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi internasional dapat menjalankan tugasnya tanpa campur tangan hukum nasional.
Batasan dan Penyalahgunaan Immuniteit
Meskipun immuniteit bertujuan untuk melindungi fungsi hukum dan diplomatik, ada kasus di mana kekebalan ini disalahgunakan:
- Pelanggaran hukum oleh diplomat yang tidak dapat dihukum di negara tuan rumah.
- Korupsi atau penyalahgunaan jabatan oleh pejabat negara yang memiliki kekebalan hukum.
- Keputusan hakim yang tidak adil tetapi tidak bisa digugat karena memiliki kekebalan yudisial.
Beberapa negara dan organisasi internasional mulai membatasi kekebalan ini, terutama dalam kasus kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kesimpulan
Immuniteit dalam hukum adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada individu atau entitas tertentu untuk menjalankan tugasnya tanpa takut akan tuntutan hukum. Namun, kekebalan ini memiliki batasan dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menghindari keadilan. Dalam banyak kasus, hukum internasional dan nasional terus berkembang untuk memastikan bahwa immuniteit tidak menjadi celah bagi penyalahgunaan kekuasaan.
