Pengertian Zeemacht
Zeemacht adalah istilah dalam bahasa Belanda yang berarti “Angkatan Laut”. Dalam konteks hukum, zeemacht merujuk pada kekuatan maritim suatu negara yang bertugas menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan, serta menegakkan hukum di laut.
Peran Zeemacht dalam Penegakan Hukum
1. Patroli dan Pengawasan Perairan Angkatan Laut memiliki peran penting dalam melakukan patroli rutin di wilayah perairan nasional untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas ilegal seperti penyelundupan, perompakan, dan penangkapan ikan ilegal. Sebagai contoh, unit patroli Bea dan Cukai di Indonesia telah lama berperan dalam penegakan hukum kepabeanan di laut, dengan sejarah panjang sejak tahun 1953.
2. Penegakan Hukum di Bidang Perikanan Angkatan Laut bekerja sama dengan instansi terkait untuk menegakkan hukum perikanan, termasuk penangkapan pelaku illegal fishing dan perlindungan sumber daya laut. Evaluasi terhadap pengadilan perikanan menunjukkan peran penting Angkatan Laut dalam penegakan hukum di sektor ini.
3. Operasi Kemanusiaan dan Bantuan Bencana Selain tugas militer, Angkatan Laut juga terlibat dalam operasi kemanusiaan, seperti evakuasi korban bencana alam dan bantuan logistik ke daerah terpencil yang terdampak bencana.
Masalah yang Sering Terjadi
- Tumpang Tindih Kewenangan Seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan antara berbagai lembaga penegak hukum di laut, seperti Angkatan Laut, Bea dan Cukai, serta Badan Keamanan Laut, yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.
- Keterbatasan Sumber Daya Keterbatasan jumlah kapal patroli dan personel dapat mengurangi kemampuan Angkatan Laut dalam mengawasi seluruh wilayah perairan yang luas.
- Pelanggaran Hukum oleh Kapal Asing Masuknya kapal asing yang melakukan aktivitas ilegal di perairan nasional menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum maritim.
Kesimpulan
Zeemacht atau Angkatan Laut memiliki peran krusial dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim suatu negara. Melalui berbagai tugas seperti patroli, penegakan hukum perikanan, dan operasi kemanusiaan, Angkatan Laut memastikan penegakan hukum di wilayah perairan berjalan efektif. Namun, tantangan seperti tumpang tindih kewenangan dan keterbatasan sumber daya perlu diatasi melalui koordinasi antar lembaga dan peningkatan kapasitas operasional.
