Pengertian Provincialisme dalam Perspektif Sosial dan Hukum
Provincialisme adalah istilah yang merujuk pada cara berpikir, sikap, atau pandangan yang cenderung berfokus secara sempit pada kepentingan daerah atau wilayah tertentu tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas, seperti kepentingan nasional atau kepentingan umum. Dalam konteks hukum dan kebijakan publik, provincialisme seringkali menjadi hambatan serius dalam pembentukan regulasi yang seimbang dan adil. Ketika penyusunan hukum dipengaruhi oleh sikap provincialisme, aturan yang dihasilkan cenderung lebih berpihak pada kelompok atau wilayah tertentu, sementara mengabaikan kesetaraan hak bagi komunitas lain. Di Indonesia sendiri, fenomena provincialisme sempat mencuat dalam konteks otonomi daerah, di mana beberapa kebijakan daerah menunjukkan kecenderungan lebih mengutamakan penduduk asli atau kelompok tertentu, dan mengesampingkan prinsip nondiskriminasi dalam hukum nasional.
Dampak Provincialisme terhadap Sistem Hukum dan Penegakan Keadilan
Provincialisme yang merasuk ke dalam sistem hukum dapat melahirkan ketidakadilan struktural, di mana kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat cenderung memihak pada kelompok yang memiliki kedekatan geografis, budaya, atau politik dengan pembuat kebijakan tersebut. Hal ini berbahaya karena hukum yang seharusnya mengatur dengan asas keadilan dan kesetaraan justru terdistorsi oleh kepentingan sempit berbasis kedaerahan. Akibatnya, akses terhadap keadilan bagi masyarakat dari luar kelompok tersebut menjadi terhambat, dan supremasi hukum pun terancam oleh bias sektarian dan primordialisme yang bersumber dari provincialisme.
Provincialisme dalam Proses Legislasi dan Keadilan Substansial
Ketika anggota legislatif atau pembentuk kebijakan hukum mengutamakan kepentingan daerah asal mereka semata, lahirlah produk hukum yang tidak mencerminkan kepentingan bersama secara menyeluruh. Misalnya, dalam pembahasan anggaran, anggota legislatif yang terjebak provincialisme cenderung memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk daerah pemilihannya, meski daerah lain lebih membutuhkan. Dalam peraturan daerah (Perda), provincialisme bisa muncul dalam bentuk regulasi yang mendiskriminasi kelompok minoritas dari luar daerah. Praktik seperti ini bertentangan dengan asas universalitas hukum yang mengharuskan semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan asal daerah atau latar belakang sosial.
Kritik Terhadap Provincialisme dalam Konteks Negara Hukum Modern
Dalam negara hukum modern seperti Indonesia, provincialisme bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip konstitusi, terutama asas kesetaraan, keadilan sosial, serta perlindungan hak asasi manusia. UUD 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi berbasis asal daerah atau latar belakang kedaerahan. Oleh karena itu, hukum harus berdiri di atas semua kepentingan partikular dan bersifat inklusif, bukan eksklusif bagi kelompok atau wilayah tertentu. Dalam konteks ini, provincialisme dianggap sebagai ancaman laten bagi integrasi nasional dan keberlanjutan negara hukum yang sehat.
Kesimpulan
Provincialisme dalam hukum dan kebijakan adalah bentuk bias kedaerahan yang berpotensi mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan dalam negara hukum. Sikap yang mengutamakan kepentingan daerah secara berlebihan dan mengabaikan perspektif nasional atau kepentingan umum dapat melahirkan ketidakadilan struktural, diskriminasi, serta ketimpangan dalam akses terhadap hak dan keadilan. Dalam sistem hukum modern yang berbasis konstitusi, provincialisme seharusnya diredam melalui mekanisme kontrol konstitusional, pendidikan hukum yang inklusif, serta pengawasan ketat dalam pembentukan kebijakan publik. Hanya dengan mengeliminasi provincialisme, supremasi hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud secara nyata.
