Pengertian Petitum
Petitum adalah bagian paling akhir dari surat gugatan atau permohonan yang berisi tuntutan atau permintaan hukum yang diajukan oleh penggugat atau pemohon kepada pengadilan. Dalam petitum inilah terlihat apa yang sebenarnya diinginkan oleh pihak yang mengajukan perkara. Istilah petitum berasal dari bahasa Latin yang berarti permintaan, dan dalam konteks hukum perdata Indonesia, petitum menjadi salah satu unsur wajib dalam setiap surat gugatan atau permohonan yang diajukan ke pengadilan.
Petitum harus disusun dengan jelas, tegas, dan spesifik, karena pengadilan hanya boleh mengabulkan apa yang diminta dalam petitum dan tidak boleh memutus melebihi atau menyimpang dari petitum yang dimohonkan. Hal ini sejalan dengan asas ultra petita, yang berarti hakim tidak boleh memutus perkara melebihi apa yang diminta penggugat. Jika petitum disusun secara kabur atau tidak jelas, maka gugatan atau permohonan tersebut berisiko dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh pengadilan.
Fungsi dan Peran Petitum dalam Proses Hukum
Petitum berfungsi sebagai acuan utama bagi hakim dalam menentukan ruang lingkup perkara yang harus diperiksa dan diputus. Dengan adanya petitum, hakim memahami batas-batas kewenangan yang dimilikinya dalam menangani perkara tersebut. Dalam setiap perkara, hakim bersifat pasif, yang artinya hanya dapat mengabulkan apa yang diminta, bukan mencari-cari sendiri hal-hal di luar petitum.
Selain itu, petitum menjadi panduan teknis bagi pihak lawan, yaitu tergugat atau termohon, untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh penggugat atau pemohon, sehingga mereka bisa menyusun jawaban atau tangkisan yang relevan. Oleh karena itu, petitum yang baik harus menggunakan bahasa yang lugas dan tidak multitafsir, agar proses pemeriksaan di pengadilan berjalan lancar.
Struktur Petitum dalam Gugatan dan Permohonan
Dalam surat gugatan, petitum umumnya terdiri dari petitum primer dan petitum subsidair. Petitum primer berisi tuntutan utama, yaitu hal yang paling diinginkan oleh penggugat, seperti pengakuan atas hak, ganti rugi, atau pembatalan suatu perjanjian. Sementara itu, petitum subsidair berisi tuntutan alternatif jika petitum primer tidak dikabulkan sepenuhnya, misalnya agar hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Dalam perkara permohonan yang bersifat voluntair, petitum biasanya lebih sederhana, berisi permintaan agar pengadilan menetapkan atau mengesahkan sesuatu, misalnya penetapan ahli waris atau pengesahan akta kelahiran.
Kesalahan dalam Menyusun Petitum
Salah satu kesalahan fatal yang kerap terjadi adalah petitum yang tidak jelas (obscuur libel) atau petitum yang melebihi kewenangan pengadilan. Misalnya, dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama, penggugat memasukkan petitum yang memohon pembatalan sertifikat tanah yang bukan kewenangan Pengadilan Agama. Kesalahan seperti ini berakibat fatal, karena berpotensi membuat gugatan tidak dapat diterima atau bahkan ditolak seluruhnya.
Selain itu, ada pula kesalahan berupa petitum yang melanggar hukum atau bertentangan dengan asas kepatutan, misalnya meminta pengadilan mengesahkan suatu perbuatan melawan hukum. Petitum semacam ini jelas akan ditolak, karena hakim wajib mempertimbangkan asas kepatutan dan kepentingan umum dalam memutus perkara.
Kesimpulan
Petitum adalah bagian krusial dalam surat gugatan atau permohonan, yang berisi permintaan resmi kepada pengadilan terkait putusan yang diharapkan oleh penggugat atau pemohon. Kejelasan, ketegasan, dan kesesuaian petitum dengan fakta hukum dan dasar hukum sangat memengaruhi kualitas dan kelancaran proses peradilan. Petitum yang baik memastikan bahwa hakim, tergugat, dan semua pihak memahami secara pasti apa yang sedang diperjuangkan di pengadilan. Dalam konteks pendidikan hukum, keterampilan menyusun petitum yang benar diajarkan sejak dini, karena kesalahan sekecil apapun dalam petitum bisa berakibat fatal bagi nasib perkara.
