Pengertian Petitionaris
Petitionaris adalah istilah hukum yang merujuk pada pihak pemohon dalam suatu perkara perdata atau proses hukum administratif. Istilah ini diambil dari bahasa Belanda yang juga dipakai dalam sistem hukum Indonesia, mengingat warisan sistem hukum kolonial Belanda yang masih memengaruhi praktik hukum di Indonesia hingga saat ini. Dalam konteks peradilan, petitionaris adalah orang atau pihak yang mengajukan permohonan hukum kepada pengadilan, baik itu permohonan terkait penetapan, gugatan sederhana, atau proses non-litigasi yang membutuhkan campur tangan pengadilan.
Petitionaris berbeda dengan penggugat dalam perkara gugatan. Jika penggugat berhadapan dengan tergugat dalam sengketa hukum yang bersifat kontroversial atau pertentangan hak, maka petitionaris berhadapan dengan termohon dalam perkara yang biasanya bersifat voluntair atau permohonan sepihak yang memerlukan penetapan hukum dari pengadilan. Misalnya, dalam permohonan perwalian, permohonan pencatatan pernikahan yang tertunda, atau permohonan perubahan nama, pihak yang mengajukan permohonan disebut sebagai petitionaris.
Peran dan Kewajiban Petitionaris dalam Proses Hukum
Sebagai pihak yang memulai proses hukum, petitionaris memiliki kewajiban untuk menyusun permohonan yang berisi uraian lengkap mengenai fakta hukum, alasan permohonan, serta landasan yuridis yang mendukung permintaan tersebut. Permohonan tersebut kemudian diajukan kepada pengadilan yang berwenang, disertai bukti-bukti pendukung yang relevan. Karena sifatnya voluntair, permohonan yang diajukan petitionaris tidak selalu berhadapan langsung dengan pihak lain yang menentang, meskipun dalam beberapa kasus, termohon atau pihak ketiga tetap dilibatkan untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi.
Dalam hukum acara, petitionaris juga harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang ditentukan oleh hukum, seperti memiliki kepentingan hukum yang jelas, membayar biaya perkara, serta memastikan bahwa permohonannya tidak melanggar ketertiban umum atau norma-norma hukum yang berlaku. Pengadilan akan memeriksa permohonan tersebut melalui sidang permohonan yang bersifat sederhana, di mana petitionaris wajib hadir dan menjelaskan alasan permohonannya di hadapan majelis hakim.
Contoh Perkara dengan Petitionaris
Beberapa contoh perkara di mana istilah petitionaris sering muncul antara lain permohonan pengangkatan wali, permohonan penetapan ahli waris, permohonan dispensasi kawin, serta permohonan pengesahan anak di luar nikah. Dalam kasus-kasus tersebut, petitionaris berperan sebagai pihak yang meminta pengadilan mengeluarkan suatu penetapan hukum yang akan memiliki kekuatan hukum mengikat setelah dikabulkan.
Meskipun petitionaris umumnya hadir dalam perkara yang bersifat non-kontroversial, dalam beberapa situasi tertentu permohonan yang diajukan bisa berkembang menjadi kontroversial jika ada pihak yang menyatakan keberatan atau menolak isi permohonan, misalnya dalam perkara penetapan ahli waris yang dipersengketakan. Dalam kondisi seperti ini, perkara yang awalnya bersifat permohonan bisa bergeser menjadi sengketa perdata, di mana petitionaris beralih menjadi penggugat.
Kesimpulan
Petitionaris adalah pihak pemohon dalam suatu perkara hukum yang bersifat voluntair, di mana ia mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan hukum. Peran petitionaris sangat penting dalam prosedur hukum perdata non-kontroversial maupun dalam beberapa proses administratif yang memerlukan legalisasi pengadilan. Meskipun terkesan sederhana, peran petitionaris tetap memerlukan pemahaman yang baik tentang hukum acara, karena permohonan yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil berisiko ditolak oleh pengadilan. Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan petitionaris menunjukkan bahwa sistem hukum memberikan ruang bagi individu atau badan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan pasti melalui jalur peradilan.
