Perkawinan campuran adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pernikahan antara dua individu yang memiliki perbedaan kewarganegaraan, ras, agama, atau budaya. Di Indonesia, istilah ini sering kali merujuk pada pernikahan yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA). Perkawinan campuran memiliki implikasi hukum yang kompleks, terutama terkait dengan status kewarganegaraan, hak milik, dan hukum waris.
Pengaturan Hukum Perkawinan Campuran
Di Indonesia, perkawinan campuran diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Pasal 57 hingga Pasal 62 UU Perkawinan secara khusus mengatur tentang perkawinan campuran.Perkawinan campuran hanya sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing pihak dan hukum Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- Undang-undang ini mengatur status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran.
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2017
- Peraturan ini mengatur tata cara pencatatan perkawinan campuran.
Syarat dan Prosedur Perkawinan Campuran
1. Persyaratan Administratif:
- Surat keterangan belum menikah dari masing-masing calon mempelai.
- Akta kelahiran.
- Fotokopi paspor bagi WNA.
- Surat izin dari Kedutaan Besar atau Konsulat negara asal WNA.
2. Pencatatan Perkawinan:
- Perkawinan campuran harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, tergantung pada agama yang dianut oleh pasangan tersebut.
Tantangan Hukum Perkawinan Campuran
1. Kewarganegaraan Anak:
- Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki hak untuk memilih kewarganegaraan ketika mencapai usia tertentu (18 tahun).
2. Hak Milik:
- WNA yang menikah dengan WNI tidak berhak memiliki tanah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
- Pasangan WNI yang menikah dengan WNA sering kali menggunakan perjanjian pranikah untuk melindungi hak milik atas tanah.
3. Hukum Waris:
- Perbedaan hukum waris antara sistem hukum Indonesia dan negara asal WNA dapat menjadi sumber sengketa.
Kesimpulan
Perkawinan campuran membawa tantangan tersendiri dalam praktik hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pasangan yang berencana melangsungkan perkawinan campuran perlu memahami aspek-aspek hukum yang berlaku. Konsultasi dengan ahli hukum atau notaris sangat disarankan untuk mengantisipasi potensi permasalahan di masa depan, termasuk dalam penyusunan perjanjian pranikah dan pengaturan status kewarganegaraan anak.
