Pengertian Parade dalam Konteks Hukum
Dalam konteks hukum tata negara dan hak asasi manusia, parade diartikan sebagai pawai atau arak-arakan yang dilakukan oleh sekelompok orang di ruang publik dengan tujuan menyampaikan pesan tertentu, baik berupa aspirasi politik, kebudayaan, maupun ekspresi kebebasan berpendapat. Parade merupakan bagian dari kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (3). Meski parade merupakan hak konstitusional, pelaksanaannya tidak serta-merta bebas tanpa batasan. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur melalui undang-undang dan regulasi turunannya, khususnya untuk memastikan ketertiban umum, keamanan, serta perlindungan hak masyarakat lainnya. Dalam hukum tata negara Indonesia, parade selalu dikaitkan dengan ketentuan tentang penyampaian pendapat di muka umum.
Dasar Hukum Parade dalam Sistem Hukum Indonesia
Parade sebagai bentuk ekspresi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Regulasi teknis lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap kegiatan parade atau pawai yang melibatkan penggunaan ruang publik wajib memberitahukan kepada kepolisian setempat, minimal tiga hari kerja sebelum pelaksanaan. Pemberitahuan ini bukan izin, melainkan mekanisme administratif agar aparat keamanan dapat melakukan pengamanan serta menjaga ketertiban selama parade berlangsung.
Batasan Hukum dalam Pelaksanaan Parade
Meskipun parade dijamin konstitusi, pelaksanaannya memiliki batasan. Parade tidak boleh dilaksanakan di lingkungan-lingkungan yang dianggap vital, seperti istana negara, rumah ibadah, fasilitas militer, dan rumah sakit. Selain itu, peserta parade dilarang membawa senjata tajam, bahan peledak, atau benda berbahaya lainnya. Dalam konteks substansi, parade juga dilarang menyampaikan ujaran kebencian atau provokasi yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika parade melanggar ketentuan tersebut, kepolisian berwenang membubarkan dengan terlebih dahulu mengedepankan cara persuasif. Penggunaan kekuatan hanya boleh dilakukan jika upaya persuasif gagal, dan tetap harus bersifat proporsional.
Parade sebagai Sarana Demokrasi Substantif
Dalam hukum tata negara, parade bukan sekadar pawai fisik di jalanan, melainkan cerminan demokrasi substantif yang sehat. Parade memberikan ruang bagi warga negara menyampaikan aspirasi, mengawasi pemerintah, sekaligus mengangkat isu-isu sosial yang perlu mendapat perhatian publik. Negara-negara demokratis menjadikan parade sebagai salah satu indikator penting kesehatan demokrasi. Makin tinggi toleransi negara terhadap parade, makin tinggi pula penghormatan negara terhadap kebebasan sipil. Namun, parade yang berujung kerusuhan atau mengandung provokasi kekerasan justru berpotensi melanggar hukum dan peserta parade yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana, mulai dari pelanggaran ketertiban umum hingga penghinaan terhadap penguasa atau lembaga negara.
Perlindungan Hukum bagi Peserta Parade
Selain kewajiban menaati aturan, peserta parade juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan represif aparat yang berlebihan. Dalam kasus-kasus pelanggaran prosedur oleh aparat, peserta parade berhak mengajukan gugatan praperadilan atau melaporkan tindakan tersebut ke lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mekanisme ini menjadi bukti bahwa hukum tidak hanya mengatur batasan bagi warga negara, tetapi juga mengatur batasan bagi aparat penegak hukum agar tidak bertindak sewenang-wenang. Prinsip proporsionalitas menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara penghormatan hak berekspresi dan kewajiban menjaga ketertiban umum.
Kesimpulan
Parade dalam konteks hukum tata negara adalah bentuk ekspresi kolektif yang dijamin konstitusi, sekaligus diatur oleh hukum agar pelaksanaannya tidak melanggar ketertiban umum dan keamanan nasional. Dalam konteks demokrasi modern, parade merupakan bagian penting dari partisipasi publik yang aktif, sekaligus menjadi sarana kontrol sosial terhadap penguasa. Dengan regulasi yang jelas dan pelaksanaan yang berimbang, parade bukan hanya pawai semata, melainkan simbol bahwa suara rakyat tetap memiliki ruang di tengah dinamika hukum dan politik yang terus berkembang.
