Tradisi adat di Indonesia memiliki beragam istilah yang mencerminkan pola hubungan sosial yang kompleks, salah satunya adalah pacangan. Dalam konteks adat, istilah ini merujuk pada hubungan ikatan sementara antara dua individu, biasanya calon pasangan yang sedang dalam proses penjajakan menuju pernikahan.
Meskipun terkesan sederhana, konsep pacangan memiliki dimensi hukum adat yang unik dan sering kali berbenturan dengan nilai-nilai hukum positif. Artikel ini akan membahas pengertian pacangan, penerapannya dalam masyarakat adat, serta persoalan hukum yang kerap muncul terkait praktik ini.
Pengertian Pacangan
Dalam bahasa Jawa, pacangan berasal dari kata dasar “pacang,” yang berarti hubungan atau ikatan sementara. Secara tradisional, istilah ini merujuk pada hubungan antara dua individu yang berkomitmen, tetapi belum terikat dalam pernikahan secara formal. Dalam konteks adat, pacangan bisa dipahami sebagai langkah awal untuk mengenal satu sama lain sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.
Karakteristik Pacangan dalam Adat:
1. Ikatan Sosial Sementara
- Hubungan pacangan bersifat tidak mengikat secara hukum formal, tetapi diakui oleh komunitas adat.
2. Sebagai Bentuk Persetujuan Awal
- Biasanya, hubungan ini melibatkan persetujuan dari keluarga kedua belah pihak.
3. Dipandang Serius tetapi Tidak Formal
- Walaupun tidak memiliki kekuatan hukum positif, hubungan ini dianggap serius dan dihormati dalam masyarakat adat.
Pacangan dalam Konteks Hukum Adat
Dalam hukum adat, pacangan sering kali memiliki aturan yang tidak tertulis, yang mencakup:
1. Tanggung Jawab Moral
- Pihak yang terlibat dalam hubungan pacangan diharapkan menunjukkan itikad baik dan keseriusan.
2. Keterlibatan Keluarga
- Keluarga memiliki peran penting dalam mengawasi dan menjaga kehormatan kedua pihak.
3. Sanksi Sosial
- Apabila salah satu pihak melanggar norma yang berlaku, misalnya membatalkan hubungan secara sepihak atau mencemarkan nama baik, sanksi adat dapat diberikan, seperti teguran atau denda.
Pacangan dalam Konteks Hukum Modern
Dalam hukum positif, hubungan pacangan tidak memiliki dasar legal yang jelas. Hubungan ini hanya dianggap sebagai hubungan pribadi yang tidak melibatkan kewajiban atau hak hukum, kecuali jika sudah ada pertunangan resmi.
Beberapa poin penting terkait:
1. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan
- Jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan selama masa pacangan, seperti kekerasan atau penipuan, hukum pidana dapat diterapkan.
2. Konflik dengan Nilai Adat
- Hukum modern cenderung tidak mengakui hubungan nonformal seperti pacangan, yang terkadang menjadi sumber konflik antara nilai adat dan hukum negara.
3. Hak dan Kewajiban
- Tidak ada hak atau kewajiban yang timbul dari hubungan pacangan, sehingga pengaturan hubungan ini sepenuhnya bergantung pada norma adat dan kesepakatan individu.
Masalah yang Sering Terjadi dalam Praktik Pacangan
1. Kurangnya Kepastian Hukum
- Karena tidak diakui secara formal, pihak-pihak yang dirugikan selama hubungan pacangan sering kesulitan menuntut keadilan.
2. Penyalahgunaan Hubungan
- Ada pihak yang memanfaatkan pacangan untuk kepentingan pribadi, seperti mengeksploitasi secara emosional atau materi tanpa niat serius.
3. Sanksi Sosial yang Tidak Proporsional
- Dalam beberapa kasus, sanksi adat yang diberikan bisa terlalu berat atau tidak adil, terutama jika hanya salah satu pihak yang disalahkan.
4. Perbedaan Persepsi Antara Adat dan Hukum Modern
- Masyarakat adat mungkin menganggap hubungan ini sebagai komitmen serius, sementara hukum modern melihatnya sebagai hubungan biasa tanpa implikasi hukum.
Kesimpulan
Pacangan adalah istilah adat yang mencerminkan hubungan awal sebelum pernikahan, yang sarat dengan nilai tradisi dan tanggung jawab moral. Meskipun tidak diakui secara formal dalam hukum positif, konsep ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai adat dan hubungan sosial masyarakat.
Namun, dalam praktiknya, hubungan pacangan sering kali menimbulkan masalah, terutama ketika ada pihak yang dirugikan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi antara nilai adat dan hukum modern agar tradisi ini dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik atau ketidakadilan.
