Pengertian Non Pessumus
Istilah non pessumus berasal dari bahasa Latin yang berarti “kami tidak bisa” atau “kami tidak berwenang.” Dalam konteks hukum, non pessumus digunakan untuk menggambarkan situasi di mana suatu otoritas, seperti pengadilan atau pejabat negara, tidak memiliki wewenang untuk mengambil tindakan tertentu. Ini bisa terjadi karena adanya pembatasan hukum atau karena keputusan yang diambil melampaui batas kekuasaan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku.
Penyebab Terjadinya Non Pessumus
Beberapa faktor yang menyebabkan suatu lembaga atau pejabat mengalami kondisi non pessumus, antara lain:
1. Pembatasan Wewenang: Hukum telah secara tegas mengatur bahwa suatu lembaga atau pejabat hanya boleh bertindak dalam batas-batas tertentu.
2. Prinsip Pemisahan Kekuasaan: Dalam negara hukum, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki batasan masing-masing sehingga tidak bisa saling mengambil alih kewenangan.
3. Tidak Adanya Dasar Hukum: Jika tidak ada peraturan yang memberikan wewenang untuk bertindak, maka tindakan tersebut dianggap tidak sah.
4. Prinsip Legalitas: Setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat atau lembaga harus memiliki dasar hukum yang jelas agar sah secara hukum.
Dampak Non Pessumus dalam Sistem Hukum
Ketika terjadi non pessumus, ada beberapa konsekuensi yang bisa muncul, seperti:
1. Keterbatasan Penyelesaian Masalah: Jika lembaga hukum tidak berwenang menangani suatu kasus, maka bisa terjadi kebuntuan dalam penyelesaian hukum.
2. Pergeseran Wewenang: Bisa saja muncul upaya untuk mengalihkan kewenangan ke lembaga lain yang lebih berwenang.
3. Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan: Di sisi positif, konsep non pessumus dapat mencegah pejabat atau lembaga bertindak di luar kewenangan mereka sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang.
Cara Mengatasi Non Pessumus
Agar konsep non pessumus tidak menghambat jalannya pemerintahan dan sistem hukum, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan:
1. Membentuk atau Mengubah Regulasi: Jika terjadi kebuntuan karena kekosongan hukum, maka perlu dilakukan perubahan atau pembentukan peraturan yang lebih jelas.
2. Pengalihan Wewenang ke Lembaga yang Berwenang: Jika satu lembaga tidak dapat mengambil tindakan, maka bisa didelegasikan kepada lembaga yang memiliki kewenangan yang sah.
3. Interpretasi Hukum yang Lebih Fleksibel: Dalam beberapa kasus, hakim atau pejabat dapat menggunakan metode interpretasi hukum untuk mencari solusi dalam batas kewenangan yang ada.
4. Koordinasi Antar Lembaga: Agar tidak terjadi tumpang-tindih atau kekosongan kewenangan, lembaga-lembaga terkait harus berkoordinasi dengan baik dalam mengambil keputusan hukum.
Kesimpulan
Non pessumus merupakan konsep dalam hukum yang menegaskan bahwa suatu lembaga atau pejabat tidak dapat bertindak jika tidak memiliki kewenangan yang sah. Hal ini penting dalam menjaga prinsip legalitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, agar tidak menghambat proses hukum dan pemerintahan, perlu ada regulasi yang jelas, koordinasi antar lembaga, serta mekanisme pengalihan kewenangan yang efektif.
