Istilah “navordering” berasal dari bahasa Belanda yang dalam konteks hukum pajak merujuk pada proses penagihan pajak tambahan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak setelah penilaian awal. Navordering dilakukan ketika ditemukan bahwa pajak yang sebelumnya ditetapkan atau dibayarkan ternyata kurang dari yang seharusnya.
Pengertian Navordering
Navordering adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menagih kekurangan pajak setelah periode pajak berakhir, biasanya karena kesalahan atau kelalaian dalam pelaporan pajak oleh wajib pajak. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang dibayarkan sesuai dengan jumlah yang seharusnya berdasarkan undang-undang perpajakan.
Alasan Dilakukannya Navordering
1. Kesalahan dalam Deklarasi Pajak: Wajib pajak mungkin membuat kesalahan dalam pengisian formulir pajak yang menyebabkan kekurangan pembayaran.
2. Informasi Baru yang Muncul: Otoritas pajak mungkin menerima informasi baru yang mengindikasikan bahwa wajib pajak belum membayar pajak yang cukup.
3. Pemeriksaan Pajak: Selama audit pajak, mungkin terungkap bahwa ada pendapatan yang tidak dilaporkan atau pengurangan pajak yang tidak sah, sehingga memerlukan navordering.
Prosedur Navordering
1. Pemberitahuan Resmi: Wajib pajak akan menerima pemberitahuan resmi dari otoritas pajak mengenai kekurangan pajak yang harus dibayar, beserta penjelasan tentang perhitungan pajak tambahan tersebut.
2. Periode Penagihan: Ada batas waktu tertentu dalam hukum pajak untuk melakukan navordering, yang biasanya beberapa tahun setelah tahun pajak yang bersangkutan.
3. Pembayaran atau Banding: Wajib pajak harus membayar jumlah pajak yang diminta atau, jika tidak setuju dengan perhitungan tersebut, mereka dapat mengajukan banding atau keberatan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Implikasi Hukum Navordering
1. Denda dan Bunga: Kekurangan pajak yang ditemukan melalui navordering biasanya disertai dengan denda dan bunga yang harus dibayar oleh wajib pajak.
2. Tanggung Jawab Hukum: Wajib pajak bertanggung jawab untuk membayar kekurangan pajak tersebut, dan kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan tindakan hukum lebih lanjut, termasuk penyitaan aset.
3. Kepastian Hukum: Navordering memberikan kepastian hukum bahwa semua pendapatan yang seharusnya dikenakan pajak benar-benar dilaporkan dan dikenai pajak sesuai dengan hukum.
Tantangan dalam Proses Navordering
1. Kesalahan dalam Penilaian: Wajib pajak mungkin menghadapi kesulitan jika navordering didasarkan pada penilaian yang salah oleh otoritas pajak.
2. Prosedur yang Rumit: Proses hukum yang harus ditempuh untuk mengajukan keberatan terhadap navordering bisa rumit dan memakan waktu.
3. Ketidaksepahaman Pajak: Tidak semua wajib pajak memahami kewajiban pajak mereka sepenuhnya, yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja dan navordering.
Penutup
Navordering adalah mekanisme penting dalam sistem perpajakan untuk memastikan bahwa semua pajak yang terutang dibayar secara penuh. Meskipun proses ini dapat menimbulkan tantangan bagi wajib pajak, transparansi dan komunikasi yang baik dengan otoritas pajak dapat membantu menyelesaikan perselisihan dengan lebih efektif. Pemahaman yang baik tentang kewajiban pajak dan prosedur navordering akan membantu wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dan menghindari sanksi yang tidak perlu.
