Menhankam merupakan singkatan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan, sebuah jabatan yang pernah ada dalam struktur pemerintahan Indonesia. Jabatan ini bertanggung jawab atas kebijakan pertahanan dan keamanan negara, termasuk pengelolaan angkatan bersenjata dan strategi pertahanan nasional. Meskipun saat ini jabatan tersebut telah mengalami perubahan, peran dan fungsinya tetap relevan dalam konteks pemerintahan Indonesia.
Sejarah dan Perkembangan Jabatan Menhankam
Jabatan Menhankam muncul pada masa Orde Baru, ketika pemerintah menyatukan urusan pertahanan dan keamanan dalam satu kementerian. Menteri yang menjabat biasanya berasal dari kalangan militer, mengingat eratnya hubungan antara pertahanan negara dan TNI pada masa itu.
Namun, setelah reformasi tahun 1999, terjadi pemisahan antara pertahanan dan keamanan. Fungsi pertahanan tetap berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), sedangkan urusan keamanan beralih menjadi tanggung jawab Polri yang terpisah dari TNI.
Tugas dan Fungsi Menhankam
Sebagai menteri yang mengelola pertahanan dan keamanan negara, Menhankam memiliki beberapa tugas utama:
1. Menyusun dan mengawasi kebijakan pertahanan nasional, termasuk pengelolaan anggaran pertahanan.
2. Mengendalikan dan mengkoordinasikan TNI dalam menjaga kedaulatan negara.
3. Bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri, bekerja sama dengan Polri dan lembaga lain.
4. Menjalin kerja sama internasional dalam bidang pertahanan dan keamanan, seperti perjanjian militer dengan negara lain.
Perubahan Pasca-Reformasi
Setelah reformasi, jabatan Menhankam dihapus dan digantikan dengan:
- Menteri Pertahanan (Menhan), yang fokus pada pertahanan negara dan militer.
- Kapolri, yang bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri dan penegakan hukum.
Masalah yang Sering Muncul dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan
1. Modernisasi Alutsista
- Kebutuhan akan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang lebih modern sering menjadi tantangan bagi pertahanan nasional.
2. Ancaman Terhadap Keamanan Nasional
- Ancaman seperti terorisme, separatisme, dan kejahatan lintas negara masih menjadi perhatian utama dalam kebijakan pertahanan.
3. Hubungan Sipil-Militer
- Reformasi telah mengubah peran TNI, tetapi isu keterlibatan militer dalam ranah sipil masih menjadi perdebatan.
4. Ketegangan Geopolitik
- Posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara membuatnya harus menghadapi berbagai dinamika politik dan pertahanan internasional.
Kesimpulan
Meskipun jabatan Menhankam sudah tidak ada lagi, perannya dalam sejarah pemerintahan Indonesia tetap penting. Saat ini, tanggung jawab pertahanan berada di bawah Kementerian Pertahanan, sementara keamanan dikelola oleh Polri dan lembaga terkait. Reformasi dalam bidang pertahanan dan keamanan terus dilakukan untuk memastikan Indonesia tetap kuat dalam menghadapi tantangan global maupun domestik.
