Dalam sistem hukum, terdapat dua aspek utama yang saling melengkapi, yaitu materieel recht (hukum materiel) dan formeel recht (hukum formil). Materieel recht berperan sebagai inti dari hukum itu sendiri karena mengatur hak, kewajiban, serta sanksi yang berlaku bagi individu maupun badan hukum. Tanpa hukum materiel, hukum formil tidak akan memiliki dasar yang jelas dalam mengatur proses penegakan keadilan.
Pentingnya hukum materiel terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum pidana yang menetapkan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana hingga hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan antarindividu. Namun, meskipun hukum materiel memberikan landasan bagi keadilan, penerapannya sering kali menghadapi tantangan, seperti ketidakpastian hukum, perkembangan zaman yang tidak selalu diikuti dengan pembaruan regulasi, serta ketidakseimbangan dengan hukum formil.
Pengertian Materieel Recht
Materieel recht adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban substantif individu, badan hukum, atau negara dalam suatu sistem hukum. Berbeda dengan formeel recht (hukum formil) yang mengatur tata cara atau prosedur penegakan hukum, materieel recht lebih berfokus pada substansi aturan hukum itu sendiri.
Perbedaan Materieel Recht dan Formeel Recht
- Materieel Recht: Mengatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban seseorang dalam hukum. Contohnya adalah ketentuan dalam KUHP tentang tindak pidana dan sanksinya.
- Formeel Recht: Mengatur tentang bagaimana cara menegakkan atau menjalankan hukum materieel. Contohnya adalah hukum acara pidana yang mengatur prosedur penyelidikan dan persidangan.
Contoh Penerapan Materieel Recht dalam Berbagai Bidang Hukum
1. Hukum Pidana
- Pasal dalam KUHP yang mengatur jenis tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, dan korupsi merupakan bagian dari materieel recht.
- Hukuman yang diberikan kepada pelaku juga diatur dalam hukum materiel.
2. Hukum Perdata
- Mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan hukum antara individu atau badan hukum, seperti hukum kontrak, hukum perkawinan, dan hukum waris.
3. Hukum Tata Negara
- Mengatur hak dan kewajiban antara negara dan warga negara, seperti hak asasi manusia, kewajiban pemerintah, dan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan.
4. Hukum Administrasi
- Mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan antara individu dan pemerintah, seperti pemberian izin usaha, aturan pajak, dan tata kelola birokrasi.
Masalah yang Sering Terjadi dalam Materieel Recht
1. Ketidakpastian Hukum
- Dalam beberapa kasus, peraturan hukum materiel dapat memiliki banyak tafsir, sehingga menimbulkan perbedaan dalam penerapan hukumnya.
2. Ketidaksesuaian dengan Perkembangan Zaman
- Peraturan hukum materiel yang tidak diperbarui sesuai perkembangan masyarakat dan teknologi dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum, seperti peraturan yang belum mengakomodasi kejahatan siber.
3. Ketidakseimbangan dengan Hukum Formil
- Meskipun hukum materiel telah mengatur dengan jelas hak dan kewajiban, jika hukum formil tidak berjalan efektif, maka penegakan hukumnya bisa terhambat.
Kesimpulan
Materieel recht merupakan fondasi dalam sistem hukum karena menentukan hak, kewajiban, serta sanksi bagi individu maupun badan hukum. Meskipun sangat penting, penerapannya sering kali menghadapi tantangan, seperti perbedaan interpretasi dan kebutuhan akan pembaruan hukum. Oleh karena itu, keseimbangan antara hukum materiel dan hukum formil menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif.
