Istilah materieel berasal dari bahasa Belanda, yang berarti “bersifat materi” atau “berkaitan dengan substansi.” Dalam hukum, materieel sering digunakan untuk merujuk pada aspek substansial atau isi dari suatu aturan hukum, dibandingkan dengan aspek formal atau proseduralnya.
Materieel dalam Berbagai Cabang Hukum
1. Hukum Materieel vs. Hukum Formeel
Dalam sistem hukum, dikenal perbedaan antara hukum materieel dan hukum formeel:
2. Hukum Materieel mengatur tentang hak dan kewajiban substantif seseorang dalam suatu sistem hukum. Contohnya adalah hukum pidana materiel, yang mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana dan sanksinya.
3. Hukum Formeel adalah hukum yang mengatur prosedur atau tata cara penegakan hukum materiel. Contohnya adalah hukum acara pidana atau perdata.
4. Materieel dalam Hukum Pidana
Dalam hukum pidana, hukum materieel mengacu pada aturan yang menentukan tindakan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana, serta hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Misalnya, dalam KUHP, pasal-pasal yang mengatur tentang pencurian, pembunuhan, atau korupsi merupakan bagian dari hukum pidana materieel.
5. Materieel dalam Hukum Perdata
Dalam hukum perdata, hukum materieel mencakup aturan-aturan tentang hak dan kewajiban individu dalam hubungan hukum tertentu, seperti kontrak, kepemilikan properti, atau warisan.
6. Materieel dalam Hukum Administrasi
Dalam hukum administrasi, hukum materieel berisi aturan tentang hak dan kewajiban pemerintah serta warga negara dalam administrasi negara. Misalnya, hak warga negara untuk mengajukan izin usaha dan kewajiban pemerintah dalam memberikan layanan publik.
Masalah yang Sering Terjadi
- Perbedaan Penafsiran Hukum Materieel
Dalam praktiknya, hukum materieel sering kali menimbulkan perdebatan karena dapat ditafsirkan secara berbeda oleh hakim, jaksa, atau pengacara. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. - Ketidakseimbangan antara Hukum Materieel dan Hukum Formeel
Dalam beberapa kasus, meskipun hukum materieel sudah jelas, hukum formeel yang lemah dapat menghambat penegakan hukum. Misalnya, dalam kasus korupsi, meskipun perbuatan tersebut jelas melanggar hukum pidana materieel, prosedur hukum yang rumit atau intervensi politik dapat menghambat proses peradilannya. - Perubahan Sosial dan Kebutuhan Pembaruan Hukum
Peraturan hukum materieel sering kali tertinggal dari perkembangan masyarakat. Misalnya, hukum pidana yang belum mengatur tentang kejahatan siber dapat menyebabkan kesulitan dalam menjerat pelaku. Oleh karena itu, pembaruan hukum secara berkala sangat diperlukan.
Kesimpulan
Materieel dalam hukum merujuk pada substansi hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan sanksi dalam suatu sistem hukum. Meskipun memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan, hukum materieel sering kali menghadapi tantangan dalam penerapannya, terutama karena perbedaan interpretasi dan ketidakseimbangan dengan hukum formeel. Oleh karena itu, sistem hukum yang baik harus mampu menyesuaikan hukum materieel dengan perkembangan masyarakat serta memastikan bahwa prosedur penegakannya berjalan secara adil dan efektif.
