Dalam sistem hukum, sering kali terdapat benturan antara peraturan yang bersifat umum dan peraturan yang bersifat khusus. Untuk menyelesaikan konflik semacam ini, digunakan prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali, yang berarti bahwa hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum.
Prinsip ini sering diterapkan dalam perundang-undangan, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi untuk menentukan aturan mana yang harus diikuti dalam suatu perkara tertentu.
Pengertian Lex Specialis Derogat Legi Generali
Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Latin:
- Lex = hukum
- Specialis = khusus
- Derogat = mengesampingkan atau membatalkan
- Legi Generali = hukum umum
Dengan demikian, prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali berarti bahwa apabila ada dua peraturan yang bertentangan, maka hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang lebih relevan dengan suatu kasus dapat diterapkan dengan lebih efektif.
Penerapan Lex Specialis Derogat Legi Generali
1. Dalam Hukum Perundang-Undangan
Dalam sistem hukum nasional, sering kali terdapat undang-undang umum yang diatur lebih lanjut oleh undang-undang khusus.
Contoh:
- KUHPerdata (hukum umum) vs. Undang-Undang Perbankan (hukum khusus)
- KUHPerdata mengatur perjanjian secara umum.
- Namun, dalam perjanjian yang melibatkan perbankan, Undang-Undang Perbankan sebagai aturan khusus akan lebih diutamakan.
- KUHP (hukum umum) vs. Undang-Undang Korupsi (hukum khusus)
- KUHP mengatur tindak pidana secara umum.
- Namun, untuk kasus korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi akan digunakan karena lebih spesifik.
2. Dalam Hukum Pajak
Dalam sistem perpajakan, terdapat aturan umum dan aturan khusus yang berlaku bagi sektor tertentu.
Contoh:
- Undang-Undang Pajak Penghasilan (hukum umum) vs. Peraturan Pajak untuk Usaha Kecil Menengah (hukum khusus)
- Secara umum, setiap perusahaan harus membayar pajak penghasilan.
- Namun, usaha kecil dan menengah (UKM) mungkin mendapat perlakuan pajak khusus yang lebih ringan berdasarkan peraturan khusus yang mengatur sektor tersebut.
3. Dalam Hukum Pidana
Hukum pidana memiliki ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi banyak tindak pidana yang diatur lebih spesifik dalam peraturan khusus.
Contoh:
- KUHP vs. Undang-Undang Narkotika
- KUHP mengatur tindak pidana secara umum.
- Namun, jika seseorang terlibat dalam kejahatan narkotika, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Narkotika, yang memiliki aturan dan sanksi lebih spesifik.
4. Dalam Hukum Perdata dan Kontrak
Dalam hukum perdata, terdapat kontrak standar (hukum umum) dan kontrak khusus (hukum khusus) yang mengikat para pihak.
Contoh:
- Aturan umum dalam KUHPerdata vs. Perjanjian Kerja
- KUHPerdata mengatur ketentuan dasar tentang perjanjian.
- Namun, dalam kontrak kerja, yang berlaku adalah peraturan ketenagakerjaan yang lebih spesifik.
5. Dalam Hukum Internasional
Dalam hukum internasional, prinsip ini juga digunakan untuk menyelesaikan konflik antara perjanjian umum dan perjanjian khusus.
Contoh:
- Piagam PBB vs. Perjanjian Regional
- Piagam PBB mengatur hukum internasional secara umum.
- Namun, di Uni Eropa, perjanjian UE yang lebih spesifik dapat mengesampingkan aturan PBB dalam konteks tertentu.
Permasalahan dalam Penerapan Lex Specialis Derogat Legi Generali
1. Menentukan Mana yang Lebih Spesifik
- Dalam beberapa kasus, sulit menentukan apakah suatu peraturan lebih spesifik dibandingkan aturan lainnya.
2. Ketidakkonsistenan dalam Peraturan
- Kadang-kadang, aturan khusus justru bertentangan dengan aturan umum, yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.
3. Interpretasi Hakim
- Hakim memiliki peran penting dalam menentukan aturan mana yang berlaku, yang bisa berbeda tergantung pada yurisprudensi dan pendekatan hukum di suatu negara.
Kesimpulan
Lex Specialis Derogat Legi Generali adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum jika terjadi konflik antara keduanya. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai bidang hukum, termasuk perundang-undangan, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum internasional.
Meskipun prinsip ini membantu menyelesaikan konflik peraturan, dalam praktiknya sering kali muncul tantangan dalam menentukan mana yang lebih spesifik dan bagaimana hukum tersebut harus diterapkan. Oleh karena itu, hakim dan pembuat undang-undang memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip ini secara adil.
