Pengertian KUHP
KUHP adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana, jenis-jenis hukuman, dan tata cara penegakan hukum pidana di Indonesia. KUHP berfungsi sebagai landasan utama dalam penegakan hukum pidana, mencakup delik (tindak pidana) dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.
KUHP pertama kali diberlakukan pada masa kolonial Belanda dan dikenal dengan nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië. Setelah Indonesia merdeka, KUHP tetap digunakan dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kebutuhan hukum nasional.
Sejarah Singkat KUHP
KUHP yang digunakan di Indonesia adalah adaptasi dari Wetboek van Strafrecht (WvS) yang berlaku di Belanda pada tahun 1918. Setelah Indonesia merdeka, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pemerintah menetapkan bahwa KUHP tetap berlaku sebagai hukum pidana nasional dengan perubahan tertentu untuk disesuaikan dengan keadaan Indonesia.
Pada tahun 2022, Indonesia resmi mengesahkan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menggantikan KUHP lama. KUHP baru ini mulai berlaku secara efektif tiga tahun setelah pengesahan, yaitu pada tahun 2026.
Struktur KUHP
KUHP terdiri dari tiga buku utama:
1. Buku I: Ketentuan Umum
Mengatur tentang prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti batasan pidana, percobaan tindak pidana, penyertaan dalam tindak pidana, dan penghapusan hukuman.
2. Buku II: Tindak Pidana (Delik)
Membahas tindak pidana terhadap negara, keamanan umum, ketertiban umum, dan individu, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan penggelapan.
3. Buku III: Pelanggaran
Mengatur pelanggaran ringan yang tidak termasuk dalam kategori kejahatan berat, seperti pelanggaran lalu lintas dan ketertiban umum.
Prinsip-Prinsip dalam KUHP
Beberapa prinsip penting yang diatur dalam KUHP adalah:
1. Asas Legalitas
Seseorang tidak dapat dihukum kecuali perbuatannya telah ditentukan sebagai tindak pidana oleh undang-undang sebelum perbuatan tersebut dilakukan.
2. Asas Teritorial
KUHP berlaku untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku.
3. Asas Nasionalitas Aktif
KUHP juga berlaku untuk warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri.
4. Asas Nasionalitas Pasif
KUHP dapat diterapkan jika kejahatan dilakukan terhadap kepentingan negara Indonesia atau warga negaranya di luar negeri.
5. Asas Universalitas
Beberapa tindak pidana tertentu yang bersifat internasional, seperti pembajakan dan genosida, dapat diadili berdasarkan KUHP, meskipun dilakukan di luar negeri.
Perubahan Penting dalam KUHP Baru
KUHP baru yang disahkan pada tahun 2022 membawa beberapa perubahan signifikan, di antaranya:
1. De-Kriminalisasi Tertentu
Beberapa tindakan yang sebelumnya dianggap tindak pidana tidak lagi dikenakan sanksi pidana.
2. Restorative Justice
Pendekatan hukum yang lebih berfokus pada pemulihan kerugian korban dan pelaku, bukan hanya penghukuman.
3. Pengaturan Hukuman yang Lebih Fleksibel
KUHP baru memungkinkan hakim untuk memberikan hukuman alternatif seperti pidana kerja sosial.
4. Penerapan Hukum Adat
Tindak pidana tertentu dapat diproses berdasarkan hukum adat, selama tidak bertentangan dengan hukum nasional.
5. Penyempurnaan Tindak Pidana Khusus
Beberapa tindak pidana baru, seperti tindak pidana terkait lingkungan hidup dan kejahatan siber, telah dimasukkan ke dalam KUHP baru.
Masalah yang Sering Terjadi Terkait KUHP
1. Pemahaman yang Terbatas
Banyak masyarakat tidak memahami isi dan implikasi KUHP, terutama aturan-aturan baru dalam KUHP yang telah diperbarui.
2. Ketidakpastian Hukum
Dalam beberapa kasus, penerapan KUHP dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi aparat penegak hukum.
3. Tumpang Tindih dengan Undang-Undang Lain
KUHP sering kali bersinggungan dengan undang-undang pidana khusus, seperti UU Korupsi atau UU Narkotika, yang memiliki aturan berbeda.
4. Protes terhadap Pasal Kontroversial
Beberapa pasal dalam KUHP baru dianggap kontroversial oleh masyarakat dan kelompok tertentu, seperti aturan tentang penghinaan terhadap presiden atau larangan kohabitasi.
5. Lemahnya Penegakan Hukum
Kendala dalam sistem peradilan pidana, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang, dapat menghambat pelaksanaan KUHP secara adil.
Kesimpulan
KUHP merupakan pilar utama dalam sistem hukum pidana Indonesia yang memberikan pedoman tentang tindak pidana dan sanksinya. Dengan berlakunya KUHP baru, diharapkan hukum pidana di Indonesia menjadi lebih modern, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Namun, keberhasilan penerapan KUHP sangat bergantung pada pemahaman masyarakat, konsistensi penegakan hukum, serta sinergi dengan undang-undang lain. Untuk itu, diperlukan sosialisasi yang masif dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar KUHP dapat benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan keadilan dan ketertiban.
