Pengertian Perusahaan Negara
Perusahaan negara adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya atau sebagian besar oleh negara, bertujuan untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hukum di Indonesia, perusahaan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Perusahaan negara sering disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan memiliki ciri khas:
1. Modalnya sebagian besar atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara.
2. Dikelola secara profesional untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
3. Memiliki peran strategis dalam sektor-sektor penting, seperti energi, transportasi, dan komunikasi.
Jenis-Jenis Perusahaan Negara
1. Perusahaan Perseroan (Persero)
- Fokus pada profit atau keuntungan.
- Modalnya berbentuk saham, dan negara memiliki sebagian atau seluruh sahamnya.
- Contoh: PT Pertamina, PT PLN.
2. Perusahaan Umum (Perum)
- Bertujuan untuk memberikan pelayanan publik.
- Tidak berorientasi pada keuntungan semata, tetapi tetap dikelola secara efisien.
- Contoh: Perum Bulog, Perum Damri.
3. Perusahaan Daerah
- Dimiliki oleh pemerintah daerah, bertujuan mendukung pembangunan dan perekonomian lokal.
- Contoh: PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).
Fungsi Perusahaan Negara dalam Hukum dan Ekonomi
1. Penggerak Ekonomi Nasional
Perusahaan negara memainkan peran penting dalam menggerakkan sektor ekonomi strategis yang memengaruhi kehidupan masyarakat luas.
2. Penyedia Layanan Publik
Perusahaan negara memastikan tersedianya layanan penting seperti listrik, air bersih, dan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat.
3. Penyumbang Pendapatan Negara
Sebagai bagian dari kekayaan negara, perusahaan negara menyumbangkan dividen dan pajak yang menjadi sumber pendapatan negara.
4. Pelaksana Kebijakan Pemerintah
Perusahaan negara berfungsi sebagai alat pemerintah untuk melaksanakan kebijakan strategis, seperti subsidi harga energi atau pengelolaan bahan pangan.
Masalah yang Sering Terjadi Berkaitan dengan Perusahaan Negara
1. Efisiensi dan Profesionalisme yang Rendah
Beberapa perusahaan negara sering kali mengalami masalah efisiensi akibat birokrasi yang rumit dan kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan.
2. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Perusahaan negara kerap menjadi sasaran praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh manajemen maupun pihak eksternal.
3. Tumpang Tindih Kebijakan
Campur tangan pemerintah yang berlebihan sering kali menyebabkan kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip bisnis, menghambat pertumbuhan perusahaan.
4. Ketergantungan pada Subsidi Pemerintah
Banyak perusahaan negara bergantung pada subsidi, yang dapat membebani anggaran negara jika tidak dikelola dengan baik.
5. Masalah Keuangan dan Kebangkrutan
Beberapa perusahaan negara menghadapi masalah keuangan serius akibat utang yang besar, pengelolaan buruk, atau kondisi pasar yang tidak mendukung.
6. Persaingan dengan Swasta
Dalam beberapa sektor, perusahaan negara menghadapi persaingan ketat dengan perusahaan swasta, yang sering kali lebih fleksibel dan inovatif.
Kesimpulan
Perusahaan negara memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi, pelayanan publik, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Namun, berbagai masalah seperti efisiensi rendah, korupsi, dan ketergantungan pada subsidi menunjukkan perlunya reformasi dalam pengelolaan perusahaan negara.
Peningkatan transparansi, pengawasan yang ketat, serta manajemen yang profesional adalah langkah yang harus diambil untuk memastikan perusahaan negara dapat menjalankan perannya secara optimal, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
