Ignorantia legis excusat neminem” berasal dari bahasa Latin yang berarti “Ketidaktahuan terhadap hukum tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum”. Prinsip ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum yang menegaskan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum yang berlaku di suatu negara, sehingga tidak bisa beralasan tidak tahu hukum untuk menghindari tanggung jawab atau sanksi hukum.
Dasar dan Penerapan dalam Hukum
Asas “ignorantia legis excusat neminem” banyak digunakan dalam berbagai sistem hukum di dunia, termasuk hukum perdata dan hukum pidana. Prinsip ini bertujuan untuk:
- Menjaga kepastian hukum (legal certainty).
- Mencegah penyalahgunaan alasan ketidaktahuan hukum untuk menghindari sanksi.
- Mendorong masyarakat untuk mempelajari dan memahami hukum yang berlaku.
Contoh Penerapan dalam Kasus Hukum
-
Kasus Pelanggaran Lalu Lintas
- Seseorang yang melanggar aturan lalu lintas, misalnya menerobos lampu merah, tetap akan dikenakan sanksi meskipun ia beralasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut.
-
Kasus Pajak
- Seorang wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya tidak bisa beralasan bahwa ia tidak tahu tentang kewajibannya, karena hukum pajak sudah ditetapkan oleh negara dan harus dipatuhi.
-
Kasus Pidana
- Jika seseorang membawa narkotika ke suatu negara yang memiliki hukum ketat tentang narkoba, ia tetap akan dihukum meskipun tidak tahu bahwa barang tersebut ilegal di negara tersebut.
Perbedaan dengan Asas Ignorantia Facti Excusat
Selain ignorantia legis excusat neminem, ada juga asas “ignorantia facti excusat”, yang berarti “Ketidaktahuan terhadap fakta dapat dimaafkan”. Asas ini berlaku dalam beberapa kasus tertentu di mana seseorang benar-benar tidak mengetahui suatu fakta yang dapat mempengaruhi tindakannya.
Contoh:
- Jika seseorang tanpa sengaja membeli barang curian karena tidak tahu bahwa barang tersebut hasil kejahatan, ia mungkin bisa dibebaskan dari tuntutan hukum.
Kritik terhadap Prinsip Ignorantia Legis Excusat Neminem
Meskipun prinsip ini diterapkan secara luas, ada beberapa kritik terhadap penerapannya, seperti:
Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap informasi hukum.
- Masyarakat awam, terutama di daerah terpencil, mungkin tidak memiliki pemahaman hukum yang cukup.
Hukum bisa terlalu kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat umum.
- Banyak aturan hukum yang rumit dan memerlukan pemahaman mendalam, yang mungkin tidak semua orang bisa menguasainya.
Kesimpulan
Prinsip “Ignorantia legis excusat neminem” adalah asas hukum yang menegaskan bahwa ketidaktahuan terhadap hukum tidak bisa dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab. Asas ini menjaga kepastian hukum dan memastikan bahwa setiap warga negara mematuhi aturan yang berlaku. Namun, penting bagi negara untuk terus menyosialisasikan hukum agar seluruh masyarakat dapat memahami dan menerapkannya dengan baik.
