Hukum materiel adalah cabang hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban individu dalam suatu sistem hukum. Hukum ini menentukan substansi atau isi dari suatu aturan hukum, termasuk perbuatan apa yang diperbolehkan, dilarang, atau dikenakan sanksi oleh negara.
Hukum materiel berperan sebagai dasar dalam menentukan apakah seseorang memiliki hak atau kewajiban tertentu serta bagaimana hukum mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat. Tanpa hukum materiel, peraturan hukum tidak memiliki substansi yang jelas, sehingga sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Perbedaan Hukum Materiel dan Hukum Formil
Hukum materiel sering dibandingkan dengan hukum formil. Berikut adalah perbedaannya:
- Hukum Materiel: Mengatur isi atau substansi hukum, seperti apa yang dianggap sebagai pelanggaran hukum dan sanksinya. Contoh: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan jenis-jenis tindak pidana dan hukumannya.
- Hukum Formil: Mengatur tata cara atau prosedur dalam menjalankan hukum materiel. Contoh: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur cara mengadili seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.
Dengan kata lain, hukum materiel menentukan apa yang diatur, sedangkan hukum formil menentukan bagaimana hukum itu diterapkan.
Ruang Lingkup Hukum Materiel
Hukum materiel mencakup berbagai aspek dalam sistem hukum, antara lain:
-
Hukum Pidana Materiel
- Mengatur jenis-jenis tindak pidana dan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan.
- Contoh: Pasal-pasal dalam KUHP yang menetapkan bahwa pembunuhan, pencurian, dan penipuan adalah perbuatan pidana beserta sanksinya.
-
Hukum Perdata Materiel
- Mengatur hubungan hukum antarindividu dalam hal perjanjian, warisan, kepemilikan, dan tanggung jawab perdata.
- Contoh: Hukum yang mengatur tentang sahnya suatu perjanjian atau hak waris seseorang.
-
Hukum Administratif Materiel
- Mengatur hak dan kewajiban antara individu dengan pemerintah dalam hal administrasi negara.
- Contoh: Peraturan mengenai perizinan usaha atau tata cara pemberian izin pembangunan.
-
Hukum Tata Negara Materiel
- Mengatur hak dan kewajiban lembaga negara serta hubungan antarorgan pemerintahan.
- Contoh: Konstitusi yang menetapkan hak dan kewajiban presiden serta kewenangan DPR.
Permasalahan dalam Penerapan Hukum Materiel
Meskipun hukum materiel memiliki peran penting dalam sistem hukum, terdapat beberapa permasalahan dalam penerapannya, antara lain:
-
Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Hukum
- Banyak masyarakat yang tidak memahami hukum materiel, sehingga sering kali tidak menyadari hak dan kewajibannya dalam sistem hukum.
-
Ketidaksesuaian dengan Perkembangan Zaman
- Beberapa hukum materiel sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat modern. Contohnya, hukum yang mengatur kejahatan siber masih harus terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan teknologi.
-
Perbedaan Penafsiran dalam Penerapan Hukum
- Hakim atau aparat penegak hukum sering kali memiliki interpretasi yang berbeda terhadap aturan hukum materiel, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
-
Kurangnya Penegakan Hukum yang Konsisten
- Beberapa hukum materiel tidak ditegakkan dengan tegas, terutama jika ada kepentingan politik atau ekonomi yang mempengaruhi proses penegakan hukum.
Kesimpulan
Hukum materiel adalah bagian penting dari sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu serta memberikan dasar dalam menentukan tindakan yang sah atau melanggar hukum. Meskipun demikian, tantangan dalam penerapannya masih menjadi isu yang perlu diperbaiki, seperti peningkatan pemahaman masyarakat, pembaruan peraturan agar sesuai dengan perkembangan zaman, dan penegakan hukum yang lebih konsisten.
Untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan efektif, diperlukan kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam memastikan bahwa hukum materiel tidak hanya sekadar aturan tertulis, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
