Pengertian Hot Pursuit
Hot Pursuit (pengejaran panas) adalah sebuah doktrin dalam hukum internasional yang memungkinkan suatu negara untuk mengejar dan menangkap kapal asing yang diduga melanggar hukum di perairan teritorialnya. Doktrin ini diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS), khususnya dalam Pasal 111.
Pengejaran panas dapat dilakukan ketika suatu kapal telah melanggar hukum dalam wilayah perairan suatu negara dan kemudian mencoba melarikan diri ke perairan internasional. Dalam situasi seperti ini, negara yang merasa dirugikan dapat mengejar kapal tersebut di luar batas perairannya hingga kapal itu tertangkap atau masuk ke perairan negara lain.
Syarat-Syarat Hot Pursuit
1. Awal Pengejaran di Perairan Teritorial: Pengejaran harus dimulai saat kapal pelanggar masih berada dalam perairan teritorial atau zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara yang mengejar.
2. Kejahatan yang Jelas: Ada indikasi yang jelas bahwa kapal tersebut telah melanggar hukum domestik negara pelaku pengejaran, misalnya, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, atau pelanggaran bea cukai.
3. Keberlanjutan Pengejaran: Pengejaran harus berlangsung terus-menerus dan tanpa putus. Jika pengejaran dihentikan atau terganggu, hak untuk melanjutkan pengejaran hilang.
4. Signal Pengejaran: Kapal yang melakukan pengejaran harus memberikan sinyal visual atau audio yang jelas kepada kapal pelanggar untuk berhenti sebelum pengejaran dilanjutkan ke perairan internasional.
5. Batasan Wilayah: Pengejaran berakhir jika kapal yang dikejar memasuki perairan teritorial negara lain. Dalam hal ini, negara pengejar harus menghormati kedaulatan negara tersebut.
Penerapan Hot Pursuit dalam Hukum
1. Penegakan Hukum Maritim: Hot pursuit sering digunakan oleh angkatan laut atau penjaga pantai dalam menegakkan hukum di perairan teritorial mereka, terutama dalam kasus perikanan ilegal, penyelundupan narkoba, atau pelanggaran imigrasi.
2. Kerjasama Regional: Beberapa negara memiliki perjanjian bilateral atau regional yang memungkinkan pengejaran panas berlanjut ke perairan negara tetangga dengan persetujuan, untuk meningkatkan keamanan maritim.
3. Pengadilan Internasional: Jika terjadi perselisihan terkait pelaksanaan hot pursuit, kasus tersebut dapat diajukan ke pengadilan internasional, seperti Mahkamah Internasional atau Tribunal Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS), untuk menentukan apakah tindakan tersebut sah atau melanggar kedaulatan negara lain.
Masalah yang Sering Terjadi Berkaitan dengan Hot Pursuit
1. Sengketa Kedaulatan: Salah satu masalah utama adalah potensi pelanggaran kedaulatan jika negara pengejar tidak menghormati batas-batas perairan negara lain. Hal ini dapat memicu ketegangan diplomatik dan sengketa hukum.
2. Pengejaran Tidak Sah: Kasus di mana pengejaran dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam UNCLOS, seperti jika pengejaran dimulai di luar perairan teritorial atau tidak ada bukti jelas tentang pelanggaran hukum.
3. Pelanggaran Hak Asasi: Pengejaran yang berakhir dengan penggunaan kekerasan yang tidak proporsional atau perlakuan buruk terhadap awak kapal yang ditangkap dapat menimbulkan isu pelanggaran hak asasi manusia, yang menimbulkan kritik internasional dan litigasi.
4. Masalah Jurisdiksi: Ketidakjelasan mengenai yurisdiksi, terutama di perairan yang disengketakan atau di mana batas-batas maritim tidak jelas, dapat mempersulit pelaksanaan hot pursuit dan menimbulkan perselisihan antar negara.
5. Kurangnya Kerjasama Internasional: Dalam beberapa kasus, kurangnya kerjasama antara negara-negara tetangga atau dalam organisasi maritim internasional dapat menghambat pelaksanaan pengejaran panas yang efektif dan aman.
Kesimpulan
Hot pursuit adalah mekanisme penting dalam penegakan hukum maritim internasional yang memungkinkan negara untuk melindungi kedaulatannya di perairan teritorialnya. Namun, penerapan doktrin ini memerlukan kepatuhan ketat terhadap aturan hukum internasional untuk mencegah pelanggaran kedaulatan dan hak asasi manusia. Dengan tantangan yang melekat pada implementasinya, penting bagi negara-negara untuk memiliki prosedur yang jelas dan kerjasama internasional yang erat untuk memastikan pengejaran panas dilakukan secara sah dan efektif.
