Civilisatie berasal dari kata civilization yang berarti peradaban. Dalam konteks hukum, civilisatie merujuk pada perkembangan sistem hukum yang sejalan dengan kemajuan peradaban manusia. Seiring waktu, hukum mengalami perubahan berdasarkan kebutuhan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat.
Peradaban yang maju biasanya memiliki sistem hukum yang lebih kompleks, terstruktur, dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan. Konsep civilisatie dalam hukum juga mencakup pembentukan peraturan yang lebih humanis dan responsif terhadap perkembangan zaman.
Contoh Pengaruh Civilisatie terhadap Hukum
1. Pembentukan Hukum yang Lebih Humanis
- Seiring berkembangnya peradaban, hukum tidak lagi bersifat represif tetapi lebih berorientasi pada keadilan sosial.
- Contoh: Penghapusan hukuman mati di banyak negara sebagai bagian dari modernisasi hukum pidana.
2. Adopsi Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)
- Civilisatie mendorong lahirnya hukum internasional yang melindungi hak asasi manusia.
- Contoh: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjadi dasar bagi hukum di banyak negara.
3. Digitalisasi dan Modernisasi Hukum
- Kemajuan teknologi mendorong sistem hukum untuk beradaptasi dengan regulasi baru terkait dunia digital.
- Contoh: Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang muncul sebagai respons terhadap era digital.
Masalah yang Sering Terjadi dalam Civilisatie Hukum
1. Ketimpangan dalam Penerapan Hukum
- Tidak semua negara mengalami perkembangan hukum yang sama, sehingga ada perbedaan standar hukum internasional dan nasional.
2. Konflik antara Hukum Tradisional dan Modern
- Beberapa masyarakat masih mempertahankan hukum adat yang kadang bertentangan dengan prinsip hukum modern.
3. Kesulitan dalam Menyesuaikan Regulasi dengan Perkembangan Teknologi
- Banyak sistem hukum yang tertinggal dalam mengatur isu-isu baru seperti kejahatan siber, kecerdasan buatan, dan mata uang kripto.
Kesimpulan
Civilisatie memainkan peran besar dalam perkembangan hukum yang lebih modern, inklusif, dan humanis. Namun, tantangan dalam penerapannya tetap ada, terutama dalam hal kesenjangan hukum antarnegara, adaptasi terhadap teknologi, dan konflik dengan hukum tradisional. Oleh karena itu, reformasi hukum yang berkelanjutan sangat diperlukan agar hukum dapat terus berkembang sejalan dengan kemajuan peradaban manusia
