Cassatie berasal dari bahasa Belanda dan merujuk pada upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Di Indonesia, kasasi diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Acara Perdata serta Pidana. Permohonan kasasi bertujuan untuk mengoreksi penerapan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama atau banding, bukan untuk meninjau ulang fakta-fakta perkara.
Proses Pengajuan Cassatie
1. Pengajuan Permohonan
- Pihak yang merasa dirugikan atas putusan pengadilan dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu tertentu setelah putusan banding dijatuhkan.
2. Pemeriksaan Berkas Perkara
- Mahkamah Agung hanya akan menilai apakah putusan sebelumnya telah diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa memeriksa ulang fakta atau bukti baru.
3. Putusan Kasasi
- Mahkamah Agung dapat menolak, mengabulkan, atau membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Jika dikabulkan, perkara dapat dikembalikan ke pengadilan tingkat bawah untuk disidangkan ulang atau diputus langsung oleh Mahkamah Agung.
Masalah yang Sering Terjadi dalam Cassatie
1. Penyalahgunaan Kasasi untuk Menunda Eksekusi
- Banyak pihak mengajukan kasasi hanya untuk menunda pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Kasus Menumpuk di Mahkamah Agung
- Banyaknya permohonan kasasi membuat Mahkamah Agung mengalami backlog perkara, sehingga penyelesaian kasus menjadi lama.
3. Kurangnya Pemahaman terhadap Fungsi Kasasi
- Banyak pihak menganggap kasasi sebagai kesempatan untuk mengajukan bukti baru, padahal Mahkamah Agung hanya berwenang mengoreksi penerapan hukum.
4. Putusan yang Tidak Selalu Konsisten
- Terkadang terjadi perbedaan interpretasi hukum dalam putusan kasasi, yang menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.
Kesimpulan
Cassatie atau kasasi merupakan upaya hukum luar biasa yang bertujuan untuk memastikan penerapan hukum yang benar dalam sistem peradilan. Namun, dalam praktiknya, kasasi sering disalahgunakan dan menyebabkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang prosedur dan tujuan kasasi sangat penting untuk menjaga efektivitas sistem peradilan.
