Bevoegd adalah istilah dalam bahasa Belanda yang berarti kewenangan atau otoritas. Istilah ini sering digunakan dalam sistem hukum yang mengadopsi konsep hukum Eropa Kontinental, termasuk di Indonesia yang banyak mengacu pada hukum Belanda.
Bevoegd dalam konteks hukum merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga hukum untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan hukum yang berlaku. Kewenangan ini bisa dimiliki oleh hakim, jaksa, polisi, atau pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.
Jenis-Jenis Bevoegd dalam Hukum
1. Bevoegd dalam Hukum Pidana
- Hakim memiliki bevoegdheid (kewenangan) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pidana.
- Jaksa memiliki kewenangan untuk menuntut seseorang dalam suatu perkara pidana.
- Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.
2. Bevoegd dalam Hukum Perdata
- Pengadilan memiliki kewenangan absolut dan relatif dalam menyelesaikan perkara perdata berdasarkan yurisdiksi yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik yang berkaitan dengan perjanjian hukum.
3. Bevoegd dalam Hukum Administrasi
- Pejabat pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan administratif yang mengikat, seperti izin usaha atau keputusan tata usaha negara.
- Lembaga negara seperti Ombudsman memiliki kewenangan dalam mengawasi jalannya administrasi pemerintahan.
Masalah yang Sering Terjadi dalam Penerapan Bevoegd dalam Hukum
Meskipun konsep bevoegd sangat penting dalam sistem hukum, beberapa permasalahan sering terjadi dalam penerapannya, seperti:
1. Penyalahgunaan Kewenangan (Abuse of Power)
- Pejabat atau aparat hukum yang menyalahgunakan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadi, seperti suap atau nepotisme.
- Contoh: Seorang pejabat menerbitkan izin usaha secara ilegal kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang sah.
2. Sengketa Kewenangan antara Lembaga Hukum
- Dalam beberapa kasus, terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga yang berwenang dalam menangani suatu perkara hukum.
- Contoh: Sengketa antara lembaga peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam menentukan yurisdiksi suatu kasus.
3. Kurangnya Pemahaman tentang Batasan Kewenangan
- Banyak aparat hukum atau pejabat yang kurang memahami batasan kewenangan mereka, sehingga bertindak di luar wewenang yang diberikan oleh hukum.
- Contoh: Seorang polisi yang melakukan penangkapan tanpa prosedur hukum yang jelas dan tanpa surat perintah yang sah.
4. Pelanggaran Prinsip Due Process of Law
- Tindakan aparat hukum yang melanggar prosedur hukum dan hak asasi manusia dalam menjalankan kewenangannya.
- Contoh: Penegak hukum yang menahan seseorang tanpa dasar hukum yang jelas atau tanpa memberikan akses bantuan hukum.
Kesimpulan
Bevoegd merupakan konsep fundamental dalam hukum yang menentukan batas kewenangan seseorang atau lembaga dalam menjalankan fungsinya. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyalahgunaan, sengketa kewenangan, serta pelanggaran terhadap prosedur hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat, regulasi yang jelas, serta pemahaman yang baik dari setiap pemegang kewenangan agar prinsip keadilan tetap terjaga dalam sistem hukum.
