Istilah aso blanda sering kali digunakan dalam percakapan informal di masyarakat Indonesia untuk menggambarkan perilaku seseorang yang terlalu mengagung-agungkan budaya atau cara hidup asing, khususnya budaya Barat, sementara meremehkan budaya lokal. Dalam konteks hukum, istilah ini dapat merujuk pada fenomena yang lebih serius, yaitu adanya kecenderungan untuk mengutamakan atau mengadopsi sistem hukum asing tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat.
Akar Istilah Aso Blanda
Secara harfiah, aso blanda berasal dari kata “aso” yang berarti anjing dalam bahasa daerah tertentu dan “blanda” yang berarti Belanda. Secara historis, istilah ini muncul sebagai kritik terhadap individu atau kelompok yang dianggap mengadopsi nilai-nilai kolonial secara berlebihan. Dalam perspektif hukum, istilah ini bisa digunakan untuk menggambarkan pengaruh sistem hukum kolonial yang masih terasa hingga saat ini.
Pengaruh Sistem Hukum Kolonial
Sistem hukum Indonesia sebagian besar dibangun di atas kerangka hukum Belanda, hasil dari penjajahan selama lebih dari tiga abad. Akibatnya, hingga kini, banyak peraturan perundang-undangan yang masih didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) warisan Belanda. Meski sistem ini diakui memiliki keunggulan tertentu, ada kritik bahwa beberapa aspek dari hukum kolonial tidak sepenuhnya relevan dengan konteks sosial dan budaya Indonesia.
Contoh Kasus Fenomena Aso Blanda dalam Hukum
1. Penerapan Hukum Internasional Secara Membabi Buta
Beberapa pihak terkadang mengadopsi hukum atau peraturan internasional tanpa menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal. Misalnya, dalam hal perlindungan lingkungan atau peraturan investasi, ada kecenderungan untuk meniru langsung tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat adat atau tradisional.
2. Dominasi Hukum Asing dalam Investasi Asing
Banyak kontrak investasi di Indonesia menggunakan hukum asing sebagai acuan. Hal ini sering kali mengurangi posisi tawar pihak lokal dalam menyelesaikan sengketa, karena sistem hukum tersebut mungkin tidak selaras dengan prinsip keadilan lokal.
Masalah yang Sering Muncul Akibat Fenomena Ini
1. Ketidaksesuaian dengan Nilai Lokal
Adopsi hukum asing sering kali mengabaikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang hidup di masyarakat. Akibatnya, masyarakat sering merasa hukum tidak berpihak kepada mereka.
2. Ketimpangan dalam Akses Keadilan
Hukum yang terlalu dipengaruhi oleh sistem asing cenderung sulit dipahami dan dijangkau oleh masyarakat awam. Hal ini memperparah kesenjangan akses terhadap keadilan.
3. Ketergantungan terhadap Sistem Hukum Asing
Kecenderungan menggunakan hukum asing dapat menciptakan ketergantungan yang merugikan kedaulatan hukum nasional. Indonesia perlu memastikan bahwa sistem hukumnya mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Kesimpulan
Fenomena aso blanda dalam konteks hukum mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan antara belajar dari sistem hukum asing dan menjaga identitas hukum nasional. Penting bagi pembuat kebijakan untuk secara kritis mengevaluasi relevansi dan dampak adopsi sistem hukum asing agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.
Solusi Mengatasi Masalah
1. Peningkatan Kajian Kontekstual: Sebelum mengadopsi hukum asing, kajian mendalam harus dilakukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi lokal.
2. Penguatan Sistem Hukum Lokal: Sistem hukum adat dan nilai-nilai lokal perlu mendapatkan pengakuan lebih besar dalam kerangka hukum nasional.
3. Peningkatan Pendidikan Hukum: Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang relevansi dan kelebihan sistem hukum nasional dapat mengurangi kecenderungan mengagungkan hukum asing.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih mandiri dan inklusif tanpa kehilangan kesempatan untuk belajar dari praktik terbaik internasional.
